Penguatan Kesadaran dan Literasi Hukum Masyarakat Diselenggarakan Oleh KKN UMPWR di Desa Semagung: Sosialisasi KDRT dan Pencemaran Nama Baik di Desa Semagung

     

    Purworejo — Upaya peningkatan literasi hukum masyarakat desa terus diperkuat melalui kegiatan sosialisasi hukum dengan materi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pencemaran nama baik yang dilaksanakan pada Rabu, 4 Februari 2025, di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dirancang sebagai forum edukatif untuk membekali masyarakat dengan pemahaman hukum praktis yang relevan dengan dinamika kehidupan keluarga dan sosial di era komunikasi terbuka.

Sosialisasi menghadirkan narasumber Dr. Indah Kusuma Dewi, S.H., M.H., yang menyampaikan materi secara mendalam, sistematis, dan berbasis peraturan perundang-undangan. Paparan difokuskan pada konsep dasar KDRT, klasifikasi bentuk pelanggaran, dampak sosial dan hukum, serta kerangka perlindungan bagi korban. Penjelasan diberikan dengan pendekatan aplikatif agar mudah dipahami oleh peserta dari berbagai latar belakang pendidikan.

    Dalam sesi utama, dijelaskan bahwa KDRT tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantaran, dan bentuk perlakuan lain yang merugikan anggota keluarga. Peserta diberikan pemahaman mengenai hak korban, peran lembaga pelindungan, serta prosedur pelaporan yang dapat ditempuh secara resmi. Penekanan diberikan pada pentingnya keberanian melapor dan dukungan lingkungan sebagai faktor penting dalam penanganan kasus.

Materi kedua membahas aspek hukum pencemaran nama baik, yang saat ini semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan platform komunikasi digital. Narasumber menjelaskan batasan hukum terkait pernyataan, tuduhan, maupun penyebaran informasi yang dapat merugikan reputasi individu atau kelompok. Disampaikan pula prinsip kehati-hatian dalam bermedia, verifikasi informasi, serta tanggung jawab hukum atas setiap pernyataan yang dipublikasikan.

    Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari empat dusun di Desa Semagung dengan melibatkan unsur perangkat desa. Kehadiran perangkat desa memperkuat posisi kegiatan sebagai bagian dari agenda penguatan kapasitas sosial masyarakat. Sinergi antara narasumber, aparatur desa, dan warga menciptakan ruang dialog yang konstruktif dalam membahas persoalan hukum yang sering muncul di tingkat komunitas.

Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai pertanyaan diajukan terkait situasi nyata yang dihadapi masyarakat, mulai dari konflik keluarga, etika komunikasi publik, hingga risiko hukum dalam interaksi digital. Respons aktif peserta menunjukkan tingginya kebutuhan akan edukasi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan operasional.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Semagung memiliki pemahaman hukum yang lebih kuat, mampu bersikap preventif terhadap potensi pelanggaran, serta menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sosial. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam membangun budaya sadar hukum di tingkat desa, guna mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.